Ibantos dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Indonesia memiliki keanekaragaman hayati dan sumberdaya alam yang sangat berlimpah, didukung dengan letak Indonesia yang sangat strategis di antara dua benua dan dua samudera. Hal ini menjadi modal yang sangat menguntungkan bagi Indonesia untuk menjadi negara maju, yang tentunya harus didukung dengan kemampuan sumberdaya manusia yang juga baik. Berlimpahnya sumberdaya alam yang ada bukan berarti dapat dieksploitasi sesuka hati. Perlu dilakukan pengelolaan yang berwawasan lingkungan yang dapat menjamin kehidupan generasi saat ini dan juga tidak mengurangi jaminan kualitas hidup bagi generasi yang akan datang.

Kegiatan mengelola sumberdaya alam untuk keperluan pembangunan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat Indonesia tentu memberikan suatu dampak tersendiri bagi lingkungan hidup. Berdasarkan hal itu Pemerintah Indonesia dalam UU no. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) mengharuskan Sumberdaya alam Indonesia untuk dilindungi dan dikelola berdasarkan asas tanggung jawab negara, asas keberlanjutan, dan asas keadilan. Perlindungan dan pengelolaan yang dimaksud dalam Undang-undang tersebut adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.

Oleh karenanya dalam perlindungan dan pengelolaan sumberdaya alam harus memperhatikan kajian lingkungan hidup strategis, baik dari pemerintah pusat hingga pemerintah daerah, untuk mengetahui kemampuan atau potensi sumberdaya yang dapat digunakan, atau mengukur daya dukung dan daya tampung suatu wilayah. Sudah barang tentu dalam pengelolaannya, terdapat berbagai dampak yang berakibat ke berbagai aspek kehidupan, dan untuk meminimalisir dampak negatif dari pengelolaan dan penggunaan sumberdaya alam untuk pembangunan digunakan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) sebagai alat untuk mengupayakan mengendalikan dampak lingkungan yang mungkin akan terjadi. Regulasi yang menjelaskan mengenai AMDAL di paparkan dalam Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1999 Tentang AMDAL. AMDAL ini lah yang kemudian menjadi syarat suatu usaha atau kegiatan mengelola sumberdaya alam atau wilayah untuk mendapatkan izin lingkungan.

Sebagai instansi yang bergerak di bidang lingkungan, PT Ibantos Teknologi Hijau tidak serta dalam melakukan atau tidak mendampingi mitra untuk menyusun dokumen AMDAL, melainkan salah satunya mengkaji serta memberikan beberapa rekomendasi terkait pengelolaan dan pemantauan lingkungan dari kegiatan yang ada, atau disebut sebagai UKL-UPL. Hal ini karena AMDAL tidak menjadi fokus kajian dan/atau kegiatan dari PT Ibantos Teknologi Hijau. UKL-UPL menjadi salah satu kerangka upaya Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana tertuang pada pasal 34-35 UU No. 32 tahun 2009. Berdasarkan hal tersebut, kami turut andil berperan aktif dalam upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan memiliki komitmen yang tinggi dalam menjalankan amanat undang-undang No,32 tahun 2009 tentang PPLH.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s